KARAWANG, AlexaPodcast.ID – Maraknya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang menuai sorotan.
Pasalnya, sejumlah dapur MBG diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat utama dalam pengolahan pangan.
Temuan ini mencuat di sejumlah kecamatan, di antaranya Rengasdengklok, Kutawaluya, Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, hingga Pakisjaya.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan kondisi serupa juga terjadi di wilayah lain di Karawang.
Ketiadaan SLHS tersebut memunculkan kekhawatiran terkait standar kebersihan dan keamanan pangan dari dapur-dapur MBG.
Padahal, sertifikat tersebut menjadi jaminan bahwa proses pengolahan makanan telah memenuhi standar higienis dan sanitasi yang ditetapkan.
Kepala Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, mengakui pihaknya masih melakukan pendataan dan koordinasi internal terkait perizinan tersebut.
“Lagi ditanyakan sama yang bidang di Satgas,” ujar Ridwan Salam. Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemenuhan SLHS merupakan proses yang membutuhkan waktu, mengingat adanya sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi, termasuk pelatihan bagi petugas penjamah makanan.
“Pemenuhan SLHS memang membutuhkan waktu karena ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi. Termasuk penyelenggaraan pelatihan untuk penjamah makanan,” ucap Ridwan Salam.
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, Badan Gizi Nasional berpotensi mengambil langkah tegas, termasuk penghentian sementara operasional dapur MBG yang belum memenuhi standar.
Percepatan pemenuhan izin dinilai krusial agar program strategis ini tidak justru menimbulkan risiko baru bagi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi sasaran utama program.
