Beranda Pemerintahan Desakan Usut Dugaan Jual Beli Proyek Pokir DPRD Karawang Kian Menguat

Desakan Usut Dugaan Jual Beli Proyek Pokir DPRD Karawang Kian Menguat

478
16
Ilustrasi. Dugaan Permainan Proyek Pokir Karawang (AlexaPodcast.ID)
Ilustrasi. Dugaan Permainan Proyek Pokir Karawang (AlexaPodcast.ID)

KARAWANG, AlexaPodcast.ID – Desakan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan praktik transaksional proyek dari anggaran APBD Karawang semakin menguat.

‎Sorotan publik mengarah pada proyek yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, menyusul mencuatnya polemik usulan program Tahun Anggaran 2025.

‎Saat itu, terjadi sengketa antara anggota DPRD aktif dan purna anggota yang saling mengklaim hak atas pengelolaan proyek.

‎Wakil Ketua Laskar Merah Putih Mada Jawa Barat, Andri Kurniawan, menilai kegaduhan tersebut mengindikasikan adanya dugaan praktik ijon atau jual beli proyek antara oknum legislatif dan kontraktor.

‎“Salah satu indikasi dugaan permainan proyek terlihat dari rebutan program Pokir Tahun 2025 lalu,” ujar Andri.

‎Menurutnya, jika murni untuk kepentingan pembangunan, tidak seharusnya terjadi konflik.

‎“Kalau murni untuk pembangunan, tidak perlu sampai terjadi kegaduhan seperti ini,” ungkapnya.

‎Ia menegaskan, penentuan penyedia jasa sepenuhnya merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

‎“Yang diperebutkan bukan titik usulan, tapi diduga penunjukan penyedia jasa atau kontraktor,” tegasnya.

‎Andri juga mengingatkan PPK agar tidak mudah terintervensi, karena berpotensi menimbulkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga risiko hukum.

‎“Penentuan penyedia jasa sepenuhnya kewenangan PPK, bukan legislatif aktif maupun purna,” ucapnya.

‎Ia mencontohkan proyek pengadaan kendaraan roda tiga (cator) di Dinas Lingkungan Hidup Karawang senilai Rp1,4 miliar yang kini menjadi target uji petik BPK.

‎Dengan menguatnya berbagai indikasi tersebut, desakan publik agar APH segera melakukan penyelidikan dinilai sebagai hal yang wajar.

‎“Intervensi dalam proyek berisiko, mulai dari temuan BPK hingga berujung masalah hukum. Desakan publik agar APH turun tangan sangat wajar, karena indikasi kian menguat,” pungkasnya.

16 KOMENTAR

  1. I want to point out my admiration for your generosity for people that actually need assistance with this concern. Your very own commitment to passing the solution all over appears to be particularly informative and have frequently encouraged guys and women just like me to get to their dreams. The useful tutorial signifies a whole lot to me and especially to my office colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

  2. Ini adalah situs yang benar untuk siapa saja yang ingin mengetahui tentang topik ini. Anda memahami begitu banyak hal sehingga hampir sulit untuk berdebat dengan Anda (bukan berarti saya benar-benar ingin…HaHa). Anda benar-benar membawa sudut pandang baru pada topik yang telah ditulis selama bertahun-tahun. Luar biasa, benar-benar hebat!

  3. I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A couple of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this issue?

  4. Mengagumi ketekunan yang Anda curahkan ke situs Anda dan informasi mendalam yang Anda berikan. Sangat hebat menemukan blog sesekali yang tidak berisi materi lama yang diulang-ulang. Bacaan yang luar biasa! Saya sudah menyimpan situs Anda dan memasukkan feed RSS Anda ke akun Google saya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini