KARAWANG, AlexaPodcast.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang terus mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih produktif dan berdaya saing.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendorong BUMDes untuk bermitra dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), guna mengoptimalkan potensi ekonomi desa.
Kepala Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Desa (PPKD) DPMD Karawang, Ius Ruswanti, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu mengembangkan usaha serta menggali potensi desa secara maksimal.
“Langkah ini kami lakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, agar mampu mengembangkan usaha dan menggali potensi desa secara maksimal.” ujar Ius Ruswanti. Sabtu (2/5/2026).
Selain itu, DPMD Karawang juga berencana membentuk Klinik BUMDesa sebagai wadah konsultasi, permohonan pendampingan, serta monitoring.
Hal ini dilakukan karena masih terdapat sejumlah BUMDes yang belum optimal dalam tata kelola, pengembangan usaha, hingga administrasi pelaporan.
“Masih ada beberapa kendala dari BUMDes, mulai dari tata kelola, pengembangan usaha hingga pelaporan keuangan. Maka dari itu, kami rasa perlu dibentuk Klinik BUMDesa di Kabupaten Karawang,” ungkapnya.
Sebagai upaya memperkuat pembinaan, DPMD juga telah membentuk forum BUMDes di tingkat kecamatan guna mempermudah koordinasi dan pendampingan.
Tahun ini, pembentukan Klinik BUMDes juga akan melibatkan berbagai dinas terkait dalam kelompok kerja (pokja).
Tak hanya itu, DPMD Karawang turut menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam integrasi layanan informasi.
Saat ini, tengah disiapkan call center atau hotline yang terintegrasi dengan layanan “Lapor Pak Haji” untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan terkait desa.
Dalam pelaksanaannya, DPMD memastikan akan melibatkan berbagai instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat menunjuk Kabupaten Karawang sebagai proyek percontohan (piloting project) dalam penggunaan aplikasi FORSA (Formalization and Reporting System for BUM Desa).
Aplikasi ini dirancang untuk membantu BUMDes dalam menyusun laporan keuangan secara digital sesuai standar akuntansi dan regulasi yang berlaku, mengacu pada Kepmendes Nomor 136 Tahun 2022.
