KARAWANG – Proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Sukapura 1, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, mulai menuai sorotan. Proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 dengan nilai mencapai Rp329.953.000 itu diduga menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi.
Pekerjaan tersebut diketahui dilaksanakan oleh CV Hadi Karya Wisesa, dengan konsultan pengawas PT Senopati Multi Kreasi.
Sorotan muncul lantaran terdapat dugaan penggunaan material yang kualitas maupun spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan dalam pekerjaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas dan usia bangunan yang tengah direhabilitasi.
Jika benar terjadi pengurangan kualitas material atau penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi, proyek yang bersumber dari uang rakyat tersebut tentu patut mendapat perhatian serius. Sebab, rehabilitasi ruang kelas semestinya menghasilkan bangunan yang aman, kokoh, dan mampu digunakan dalam jangka panjang oleh para siswa maupun tenaga pendidik.
Terlebih, sebelumnya Bupati Karawang Aep Syaepuloh telah mengingatkan agar konsultan pengawas tidak main-main dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam memastikan material yang digunakan sesuai ketentuan.
Tak hanya soal material, aspek keselamatan kerja juga ikut menjadi sorotan. Berdasarkan informasi di lapangan, sejumlah pekerja proyek disebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat melaksanakan pekerjaan.
Padahal, penggunaan APD merupakan bagian penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terlebih pekerjaan konstruksi memiliki sejumlah risiko kecelakaan.
Dengan nilai proyek hampir Rp330 juta, publik tentu berharap pekerjaan rehabilitasi SDN Sukapura 1 tidak sekadar mengejar target selesai, tetapi juga mengutamakan kualitas, transparansi, serta keselamatan pekerja.
Dugaan ketidaksesuaian material dan persoalan K3 tersebut pun layak menjadi perhatian pihak terkait, termasuk dinas teknis dan konsultan pengawas, untuk melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan di lapangan.
Sebab, jangan sampai proyek rehabilitasi sekolah yang seharusnya bikin nyaman siswa justru menyisakan persoalan kualitas dan keselamatan. Uang APBD harus kembali dalam bentuk bangunan yang benar-benar berkualitas, bukan sekadar bangunan yang terlihat selesai. (Lan)
