Tak Hanya PAD, Kemendagri Minta Daerah Optimalkan BUMD, BLUD dan Aset untuk Biayai Pembangunan

KARAWANG, alexapodcast.id – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkap masih besarnya potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Padahal, ketiga instrumen tersebut dinilai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.

Hal itu disampaikan Fatoni saat membuka Rapat Koordinasi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah bertema Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, serta Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik di Gammara Hotel Makassar.

Menurut Fatoni, kondisi fiskal daerah saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari situasi ekonomi global, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga besaran dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan optimal.

“Kondisi fiskal daerah saat ini dipengaruhi oleh kondisi global, dipengaruhi oleh PAD, dipengaruhi oleh dana transfer, mengharuskan daerah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah,” kata Fatoni.

Selain mencari sumber pembiayaan baru, pemerintah daerah juga diminta terus meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Fatoni menilai langkah tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, hingga berbagai inovasi pelayanan.

Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu kunci penting dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

“Digitalisasi sangat diperlukan untuk memastikan proses yang dilaksanakan lebih efektif, efisien, akuntabel, lebih murah, lebih cepat, dan memakan waktu yang singkat,” ujarnya.

Tak hanya itu, Fatoni juga mendorong pemerintah daerah berani melakukan terobosan baru dalam mengelola keuangan daerah.

Ia mengingatkan bahwa hasil yang berbeda hanya bisa dicapai dengan pendekatan dan cara kerja yang berbeda.

Karena itu, daerah tidak perlu ragu mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan wilayah lain.

Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

“Amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang lebih hebat lagi apabila kita mampu membuat inovasi baru yang belum pernah dibuat oleh daerah lain,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fatoni secara khusus menyoroti pentingnya mengoptimalkan kinerja BUMD sebagai bagian dari strategi creative financing daerah.

Ia mengungkapkan saat ini terdapat 1.092 BUMD di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dinilai sangat besar, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan.

“BUMD saat ini ada 1.092, cukup banyak namun kinerjanya masih bisa dioptimalkan lagi,” ujarnya.

Fatoni berharap BUMD mampu menghasilkan laba dan dividen yang lebih besar sehingga dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

Dengan begitu, hasil usaha BUMD dapat dikembalikan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Selain BUMD, Fatoni juga melihat BLUD memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian pelayanan publik.

Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang semakin baik diyakini akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

“Kalau pelayanan meningkat, maka akan ada tingkat kepercayaan yang meningkat,” katanya.

Peningkatan kepercayaan tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan pendapatan BLUD sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional secara mandiri.

“Paling tidak kalau BLUD bisa membiayai dirinya sendiri, beban APBD menjadi berkurang,” jelasnya.

Tak kalah penting, Fatoni juga menyoroti masih banyaknya Barang Milik Daerah yang belum dikelola secara optimal.

Ia menyebut persoalan pencatatan, pengelolaan, hingga pemanfaatan aset daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi banyak pemerintah daerah.

Padahal, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan.

“Pencatatannya, pengelolaannya, pemanfaatannya masih banyak yang belum maksimal. Oleh karena itu jangan biarkan aset ini, barang milik daerah ini nganggur dan perlu kita manfaatkan,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah melakukan pembenahan pengelolaan aset secara lebih profesional agar memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.

Menurut Fatoni, optimalisasi BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. (Lalan)