LSM GMBI Dukung Penuh Kebijakan Pro-Rakyat Bupati Bekasi

BEKASI, AlexaPodcast.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menyatakan dukungan tegas terhadap kebijakan-kebijakan strategis Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat.

Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi tinggi dari LSM GMBI adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah besar.

Read Also

2 week ago

Diduga BLT Tak Tersalurkan, Proyek Fisik Mangkrak: Dana Desa Kertamukti Dipertanyakan

674 Lala Nugraha

‎Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi, H. Obay, menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah monumental yang belum pernah terjadi sebelumnya.

‎‎”Ini bukan hanya sejarah bagi Kabupaten Bekasi, tetapi juga bagi Indonesia. Bupati Ade Kunang tercatat sebagai kepala daerah pertama yang mengangkat PPPK terbanyak dalam satu gelombang,” ujar H. Obay kepada media, Kamis (24/04/25).

Menurutnya, pengangkatan sebanyak 9.051 PPPK merupakan bentuk nyata kepedulian Bupati terhadap nasib tenaga honorer serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.

Read Also

1 month ago

Sindikat Pencuri Rumah Kosong Dibekuk Polisi

197 Lala Nugraha

‎”Kebijakan ini menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan pengangkatan PPPK terbanyak se-Indonesia. Ini adalah bukti konkret keberpihakan kepada rakyat,” tambahnya.

‎Tak hanya itu, LSM GMBI juga mendukung langkah Bupati Bekasi dalam menertibkan bangunan liar (Bangli) yang dinilai melanggar tata ruang wilayah.

‎”Penertiban Bangli adalah bagian dari penegakan aturan dan upaya mengembalikan fungsi ruang publik. Ini langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan layak huni,” tegas H. Obay.

Sementara itu, Sekretaris Distrik LSM GMBI Kabupaten Bekasi, Faisal Syukur, menyatakan dukungan pihaknya terhadap keputusan Bupati Bekasi dalam menetapkan Ade Zarkasih sebagai Direktur Usaha (Dirus) di Perumda Tirta Bagasasi.

‎”Keputusan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum. Bupati sebagai pemilik modal BUMD memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan jajaran direksi. Sepanjang prosedurnya benar, tidak ada alasan untuk meragukan legalitasnya,” ujar Faisal.

‎Meski beberapa kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, LSM GMBI menegaskan akan terus mengawal setiap langkah pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat.

‎”Ini adalah bentuk kontrol sosial kami. Bukan sekadar mengkritik, tapi juga mendukung ketika pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Faisal, yang akrab disapa Isal.

‎Di akhir pernyataannya, LSM GMBI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

“Dengan semangat partisipatif, kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang belum tentu benar, serta bersama-sama menjaga kondusivitas dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

(Saependi)