KARAWANG – Proyek rehabilitasi tanggul dan pintu air (stang tanggul) melalui kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa (OPLAH) di Desa Tanahbaru, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan.
Pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan gambar rencana (DED) tersebut diminta segera dievaluasi oleh pihak terkait.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat sejumlah kondisi pekerjaan yang dipertanyakan. Salah satunya pemasangan batu kali yang terlihat dilakukan dalam kondisi tergenang air.
Bahkan, batu-batu tersebut diduga hanya ditancapkan tanpa melalui tahapan pemasangan sebagaimana mestinya.
Selain itu, pemasangan kisdam atau tanggul sementara untuk mengendalikan aliran air juga dipertanyakan. Keberadaannya dinilai hanya sebatas formalitas karena pekerjaan pemasangan batu tetap berlangsung di tengah kondisi air banjir.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas konstruksi dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang.
Pelaksanaan pekerjaan di tengah genangan air menimbulkan pertanyaan, apakah metode pengerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
Jika pemasangan batu dilakukan tanpa persiapan dasar yang memadai dan pengendalian air yang optimal, kualitas serta kekuatan konstruksi dikhawatirkan tidak akan maksimal.
Masyarakat pun mempertanyakan bagaimana proyek tersebut dapat bertahan lama apabila proses pengerjaannya tidak memperhatikan kondisi teknis di lapangan.
“Bagaimana mau bertahan lama kalau kondisi pengerjaannya seperti ini? Jangan sampai proyek pemerintah hanya mengejar target penyelesaian, tetapi mengabaikan kualitas dan manfaat jangka panjang,” menjadi kekhawatiran yang disampaikan terkait kondisi pekerjaan tersebut.
Tak hanya persoalan teknis konstruksi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian.
Di lokasi pekerjaan terlihat pekerja yang diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap. Padahal, penggunaan APD merupakan bagian penting dari standar keselamatan kerja dalam proyek konstruksi untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan.
Masyarakat meminta pelaksana proyek maupun pengawas tidak mengabaikan aspek keselamatan kerja selama kegiatan berlangsung.
Atas sejumlah temuan tersebut, masyarakat Desa Tanahbaru meminta instansi terkait segera turun langsung melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.
Bahkan, audit teknis oleh pihak berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangannya, dinilai perlu dilakukan guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan, spesifikasi teknis, gambar rencana, volume pekerjaan, serta anggaran yang digunakan.
Jangan sampai proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah justru berakhir dengan kualitas bangunan yang tidak bertahan lama.
Pemeriksaan secara menyeluruh dinilai penting agar pekerjaan rehabilitasi tanggul dan pintu air benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar selesai secara administratif.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian teknis tersebut.
Publik kini menunggu keterbukaan dan penjelasan pihak terkait. Sebab, proyek pemerintah bukan hanya soal mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga menyangkut kualitas, keselamatan, dan tanggung jawab terhadap uang negara. (Red)
