Kartu KPM Dikolektifkan, Dana BPNT Diduga Terpotong: Ada Apa di Gebangjaya?

KARAWANG — Dugaan persoalan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencuat di Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang.

Sejumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disebut dikumpulkan oleh oknum RT sebelum proses pencairan bantuan.

Informasi tersebut disampaikan seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurut sumber, pengumpulan kartu dilakukan sebelum pencairan dan proses pencairan bantuan diduga diarahkan ke lokasi tertentu.

“Hampir seluruh penerima manfaat kartunya dikumpulkan oleh RT sebelum dicairkan. Pencairan pun diduga diarahkan ke lokasi tertentu,” ungkap narasumber.

Selain persoalan pengumpulan kartu, muncul pula dugaan adanya potongan terhadap dana bantuan yang diterima KPM.

Berdasarkan keterangan sumber, nominal bantuan yang dicairkan disebut mencapai Rp1.190.000. Dari jumlah tersebut, terdapat potongan Rp20.000 yang disebut sebagai biaya administrasi.

Kemudian, dari sisa Rp1.170.000, kembali disebut terdapat pemberian sebesar Rp50.000 kepada istri RT. Dengan demikian, dana yang disebut diterima KPM menjadi sekitar Rp1.120.000.

Dugaan tersebut tentu membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan. Terlebih, apabila pemotongan dilakukan tanpa dasar aturan atau tanpa persetujuan penerima manfaat, maka persoalannya tidak bisa dianggap sepele.

Pengumpulan KKS milik KPM oleh pihak lain juga perlu mendapat perhatian. Dalam mekanisme bantuan sosial nontunai, dana disalurkan ke rekening atas nama penerima manfaat dan dapat diakses melalui kartu bantuan.

Karena itu, apabila kartu sejumlah KPM dikumpulkan kemudian digunakan untuk melakukan pencairan secara kolektif, perlu dipastikan apakah mekanisme tersebut sesuai ketentuan dan dilakukan atas dasar kewenangan yang sah.

Kartu bantuan merupakan akses penerima terhadap rekening bantuan. Karena itu, penguasaan kartu oleh pihak lain harus memiliki alasan dan mekanisme yang jelas.

Jika memang dilakukan untuk membantu warga, pihak terkait perlu menjelaskan prosedurnya secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan.

Upaya konfirmasi juga dilakukan awak media Jagain.news kepada Operator SIK NG Desa Gebangjaya terkait dugaan pengumpulan KKS dan pencairan BPNT tersebut.

Namun, berdasarkan keterangan awak media, konfirmasi tidak memperoleh jawaban. Nomor wartawan bahkan disebut diduga telah diblokir.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa dugaan pelanggaran telah terjadi. Klarifikasi dari pemerintah desa, RT yang disebut, pendamping sosial, bank penyalur dan Dinas Sosial tetap diperlukan untuk memastikan fakta sebenarnya.

Munculnya dugaan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi, terutama jika terdapat laporan resmi dari masyarakat.

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mencocokkan data KPM, bukti transaksi, struk ATM, waktu pencairan, serta keterangan langsung dari penerima manfaat.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh proses telah sesuai ketentuan, maka klarifikasi tersebut sekaligus dapat meluruskan informasi yang beredar dan memulihkan nama baik pihak yang disebut.

Sebaliknya, apabila ditemukan pengumpulan kartu tanpa dasar kewenangan, pencairan tanpa persetujuan penerima atau pemotongan dana yang tidak memiliki dasar hukum, maka pihak terkait harus mempertanggungjawabkannya sesuai aturan yang berlaku.

Bantuan sosial merupakan hak masyarakat penerima manfaat. Karena itu, setiap proses penyalurannya harus transparan, akuntabel dan bebas dari praktik yang berpotensi merugikan KPM.