Dugaan KPR Fiktif di Karawang Menguak Praktik Terstruktur, LBH GABBAR Desak Pejabat BTN Diperiksa

KARAWANG, AlexaPodcast.ID — Kasus dugaan kredit pemilikan rumah (KPR) bermasalah di proyek Perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence Karawang terus menjadi perhatian publik.

Perkara tersebut dinilai bukan sekadar persoalan kredit macet biasa, melainkan dugaan praktik terstruktur yang berpotensi melibatkan banyak pihak, mulai dari developer, perbankan, hingga notaris yang terlibat dalam proses pengikatan kredit.

Munculnya dugaan penggunaan data fiktif, pinjam nama debitur, rekayasa slip gaji, hingga dokumen pekerjaan palsu menjadi sorotan serius dalam mekanisme verifikasi KPR. Apalagi jumlah debitur yang disebut mencapai ratusan orang.

Dalam pandangan hukum dan perbankan, proses pengajuan KPR dalam jumlah besar dinilai sulit terjadi tanpa adanya kelemahan pengawasan atau dugaan keterlibatan pihak internal yang memiliki kewenangan dalam proses persetujuan kredit.

Dede Jalaludin, SH atau yang akrab disapa Bang DJ bersama Muh. Hamzah, SH dari LBH GABBAR mendesak Kejaksaan Negeri Karawang agar tidak hanya memeriksa pihak developer maupun pelaksana lapangan.

Mereka meminta agar Kepala BTN Karawang, Kepala Divisi KPR BTN Karawang, direksi yang bertanggung jawab atas program KPR, hingga notaris yang terlibat dalam proses akad dan legalisasi dokumen ikut diperiksa secara menyeluruh.

“Kasus sebesar ini tidak mungkin hanya berhenti pada pelaksana lapangan. Harus ada pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses persetujuan kredit,” ujar Bang DJ.

Menurutnya, dalam praktik perbankan, proses KPR melibatkan rantai verifikasi yang panjang, mulai dari analis kredit, pejabat pemutus kredit, legal officer, appraisal, hingga notaris yang mengesahkan dokumen perjanjian.

Karena itu, apabila ditemukan dokumen palsu namun tetap lolos hingga pencairan kredit, maka perlu didalami apakah terjadi kelalaian berat, pembiaran, atau bahkan dugaan persekongkolan.

Secara hukum, perkara ini dinilai berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara, mengingat BTN merupakan bank milik negara.

Selain itu, dugaan pemalsuan dokumen juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana terkait pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHP.

Jika terdapat pihak yang secara sadar bekerja sama meloloskan kredit bermasalah demi keuntungan tertentu, maka unsur penyertaan dan permufakatan jahat dinilai dapat diterapkan.

LBH GABBAR juga menyoroti posisi notaris dalam perkara tersebut. Menurut mereka, notaris tidak bisa dipandang hanya sebagai pihak formalitas dalam proses akad kredit.

Notaris memiliki kewajiban hukum memastikan keabsahan identitas serta legalitas dokumen yang digunakan dalam akad.

Jika ditemukan adanya manipulasi data yang seharusnya dapat terdeteksi namun tetap dilegalkan, maka peran notaris dinilai patut didalami baik secara etik maupun pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau pembiaran.

LBH GABBAR menilai pemeriksaan terhadap pejabat bank dan direksi penting dilakukan agar penanganan perkara tidak terkesan tebang pilih. Sebab publik memandang kasus ini sebagai dugaan kegagalan sistemik dalam tata kelola program KPR.

“Jika penyidikan hanya berhenti pada pihak bawah, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bisa semakin merosot,” kata Muh. Hamzah.

Mereka menegaskan, pihak yang paling dirugikan dalam kasus seperti ini adalah masyarakat kecil. Program KPR yang seharusnya menjadi jalan rakyat memiliki rumah justru berubah menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Ketika sistem perbankan dan pengawasan diduga dapat ditembus melalui rekayasa administrasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kredibilitas lembaga keuangan dan rasa aman masyarakat terhadap program perumahan nasional.

Kini publik menunggu langkah Kejaksaan Negeri Karawang dalam mengusut perkara tersebut. Masyarakat berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan berani menyentuh seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab maupun kewenangan dalam proses pengajuan dan pencairan KPR.