KARAWANG, AlexaPodcast.ID – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Usmaniyah yang berlokasi di Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, diduga melakukan pemotongan dana Program Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), serta pemalsuan data siswa.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah warga dan wali murid mengeluhkan adanya pemotongan dana bantuan pendidikan yang seharusnya diterima penuh oleh peserta didik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, siswa penerima bantuan dengan nominal sebesar Rp1.580.000 hanya menerima sekitar Rp200.000.
Sementara sisanya dipotong dengan berbagai alasan, di antaranya untuk pembelian seragam dan biaya operasional.
Selain itu, pihak PKBM juga mewajibkan siswa membeli seragam dari lembaga tersebut. Bagi siswa yang menerima bantuan ATS maupun PIP, dana bantuan langsung dipotong untuk pembayaran seragam.
Tak hanya itu, sebagian dana juga disebut-sebut dipotong sebesar Rp600.000 dengan alasan untuk upah guru.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut.
“Anak saya dapat bantuan Rp1.580.000, tapi yang diterima cuma Rp200.000. Katanya dipotong buat seragam sama upah guru. Kami sebagai orang tua sangat keberatan,” ujarnya, Senin (3/1/2026).
Wali murid lainnya juga menyampaikan hal serupa. Ia menilai pemotongan tersebut tidak transparan dan merugikan peserta didik.
“Harusnya bantuan itu diterima penuh sama anak-anak. Ini malah dipotong besar-besaran, tanpa penjelasan yang jelas,” katanya.
Selain dugaan pemotongan dana, warga juga menduga adanya praktik pemalsuan data siswa penerima bantuan, demi memperoleh kuota bantuan yang lebih banyak.
“Kami menduga ada data siswa yang tidak sesuai fakta. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” tambah salah satu warga.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang serta instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PKBM Usmaniyah.
“Kami minta pemerintah jangan tutup mata. Tolong periksa dan tindak tegas kalau memang ada pelanggaran,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola PKBM Usmaniyah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (Lan)
