Honor Atlet dan Pelatih NPCI Kabupaten Bekasi Empat Bulan Tak Dibayar, DPRD Mengaku Baru Mengetahui

BEKASI, AlexaPodcast.ID – Permasalahan di tubuh National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi kembali mencuat ke permukaan.
‎
‎Setelah Ketua NPCI berinisial KD dan mantan Bendahara berinisial NY ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi beberapa bulan lalu, kini pengurus, pelatih, pendamping pelatih, serta atlet mengeluhkan belum dibayarkannya honor dan biaya operasional selama empat bulan terakhir.
‎
‎Honor yang belum dibayarkan tersebut terhitung sejak September hingga Desember 2025. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan internal NPCI Kabupaten Bekasi, lantaran roda organisasi dinilai tidak berjalan normal pasca penetapan tersangka terhadap pimpinan organisasi.
‎
‎Sebagaimana diketahui, penetapan tersangka terhadap Ketua dan mantan Bendahara NPCI Kabupaten Bekasi dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/14/VIII/2025 serta Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/2878/VIII/RES.3./2025 tertanggal 13 Agustus 2025.
‎
‎Sejak saat itu, sejumlah pihak menilai tidak ada langkah konkret berupa pembenahan atau pergantian kepengurusan agar pembinaan olahraga disabilitas tetap berjalan sebagaimana mestinya.
‎
‎Akibatnya, para pelatih dan atlet mengaku merasa terabaikan, meski selama ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam pembinaan dan kejuaraan.
‎
‎Perwakilan Pelatih Bulutangkis NPCI Kabupaten Bekasi, H. Hendra, mengungkapkan kekecewaannya atas belum dibayarkannya honor tim pelatih selama empat bulan.
‎
‎“Banyak hal sebetulnya yang ingin kami ungkapkan, tapi yang paling kami sesalkan sampai hari ini, honor Tim Pelatih kepala cabor, pelatih, dan pendamping selama empat bulan dari September sampai Desember 2025 belum juga dibayarkan,” ujar H. Hendra, Rabu (24/12/2025).
‎
‎Ia menegaskan, seluruh kewajiban sebagai pelatih telah dijalankan secara maksimal, bahkan berhasil menorehkan prestasi bagi daerah.
‎
‎“Kami sudah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Di cabang olahraga bulutangkis NPCI Kabupaten Bekasi, kami meraih enam medali di Kejuaraan Daerah. Ironisnya, untuk kebutuhan extrafood latihan dan pertandingan, kami harus menalangi dengan uang pribadi,” ungkapnya.
‎
‎Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat anggaran pembinaan seharusnya telah tersedia.
‎
‎“Kenapa anggaran yang seharusnya ada sampai hari ini belum dibayarkan? Kami dari Tim Pelatih di 11 cabang olahraga belum menerima honor selama empat bulan. Kalau seperti ini terus, bagaimana kami bisa mencetak prestasi tanpa pembinaan yang layak?” tegasnya.
‎
‎Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemuda dan Olahraga (Bapora) Kabupaten Bekasi itu mendesak agar pengurus NPCI segera menyelesaikan hak atlet dan pelatih.
‎
‎“Kami berharap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara benar-benar mengurus hak Tim Pelatih dan atlet, bukan hanya kepentingan pribadi. Jika tidak segera diselesaikan, ini akan menjadi bom waktu bagi NPCI Kabupaten Bekasi,” katanya.
‎
‎Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Hj. Ani Rukmini, mengaku baru mengetahui adanya dugaan honor dan biaya operasional yang belum dibayarkan selama empat bulan tersebut.
‎
‎“Saya belum tahu, ini harus dikonfirmasi kembali apakah temuan baru atau lama. Karena Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi pernah menggelar rapat dengan Disbudpora pada 17 Juni 2025,” ujar Ani kepada awak media, Rabu (24/12/2025).
‎
‎Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, dalam rapat tersebut Komisi II telah menyoroti sejumlah persoalan serius di tubuh NPCI Kabupaten Bekasi, mulai dari atlet berprestasi yang dikeluarkan dari mess tanpa kejelasan, perlunya pembenahan kepengurusan, hingga keadilan dalam pemenuhan hak atlet.
‎
‎“Disbudpora menyampaikan, dari 30 atlet yang seharusnya tinggal di mess, hanya 16 atlet yang menempati mess saat ini. Atlet yang tinggal di mess menerima uang makan dan pembinaan, sementara yang tidak tinggal di mess hanya menerima uang pembinaan,” jelasnya.
‎
‎Selain itu, Ani juga mengungkapkan adanya 114 atlet yang dideklarasikan nonaktif dengan berbagai alasan, seperti mutasi, cabang olahraga yang tidak lagi dipertandingkan, evaluasi prestasi, hingga dugaan pelanggaran AD/ART.
‎
‎Terkait dugaan belum dibayarkannya honor pengurus, atlet, dan pelatih tersebut, Ani menegaskan DPRD Kabupaten Bekasi akan kembali memanggil Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) untuk meminta klarifikasi.
‎
‎“Dengan adanya informasi ini, kami akan bahas kembali dan mengundang Disbudpora Kabupaten Bekasi untuk klarifikasi,” tegasnya. (Bento)
‎