KARAWANG, AlexaPodcast.ID – Proyek pembangunan SMKN 1 Batujaya, Kabupaten Karawang, kembali menuai sorotan publik. Pasalnya, pekerjaan dengan nilai kontrak mencapai Rp 2,08 miliar tersebut diduga menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kerja.
Di antaranya, penggunaan pasir yang bercampur lumpur serta semen yang diduga tidak sesuai dengan standar Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Tak hanya itu, pondasi bangunan yang seharusnya menggunakan batu kali ternyata ditemukan tidak sesuai ketentuan.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan bangunan, terlebih karena lokasi pembangunan berada di atas lahan bekas area persawahan yang memiliki struktur tanah labil.
Proyek dengan masa pengerjaan selama 90 hari kalender ini dikerjakan oleh CV. Jaya Bangun Bumi dan diawasi oleh PT. Sampulur Cipta Guna, dengan sumber pendanaan dari APBD Tahun 2025.
Wawan Yuris, selaku Komite Sekolah SMKN 1 Batujaya, mengungkapkan bahwa pekerjaan proyek tersebut terkesan asal-asalan dan tidak maksimal.
“Pekerjaan 2 miliar ini diduga tidak maksimal. Selain galian pondasi tidak menggunakan batu kali, material lainnya pun diduga tidak sesuai dengan standar spesifikasi kerja,” ujar Wawan kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan, penggunaan batu kali dalam pembangunan pondasi merupakan hal krusial, terutama di lahan bekas sawah yang memerlukan fondasi kuat agar bangunan tidak cepat rusak.
“Seharusnya batu kali itu harus ada pada saat pembangunan pondasi, apalagi di lahan bekas pesawahan yang butuh penanganan ekstra agar bangunan kuat dan tidak mudah rusak,” tambahnya.
Sementara itu, salah seorang pekerja di lokasi saat dimintai keterangan mengaku hanya menjalankan instruksi dari pihak atasannya.
“Saya hanya kerja sesuai arahan. Masalah lain-lain saya kurang tahu,” tuturnya singkat.
Dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek ini menimbulkan desakan agar Dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung dan memastikan pengerjaan sesuai spesifikasi.
“Ini jelas menyalahi aturan. Dinas terkait harus turun tangan. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk pekerjaan asal-asalan,” tegas Wawan.
Pihak dinas maupun kontraktor hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. (Lan)
