AOB Ajak Ormas dan Pemerintah Bersinergi Bangun Kabupaten Bekasi
Silaturahmi AOB, Ketua DPRD Tegaskan Ormas Mitra Strategis Pemerintah. (AlexaPodcast.ID) BEKASI, AlexaPodcast.ID – Ketua Asosiasi Ormas Bekasi (AOB), H. Zaenal Abidin, S.E., menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat (ormas), pemerintah, dan seluruh elemen daerah dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Bekasi.
Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi dan halalbihalal yang digagas oleh Srikandi AOB di salah satu kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Minggu (21/4).
”Perbedaan itu hal biasa, tapi hari ini kita semua sudah bersatu untuk bangkit, maju, dan sejahtera bersama. Tidak ada lagi kubu-kubuan, kita semua satu dalam semangat membangun Bekasi,” ujar Zaenal.
Ia menekankan bahwa ormas harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat, bukan justru menciptakan keresahan atau perpecahan.
Dalam kesempatan tersebut, Zaenal juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh dan tamu undangan yang hadir, termasuk Dewan Pembina AOB H. Deni Sidi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron, perwakilan Polres, Kodim, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.
Acara ini sekaligus menjadi momentum mengenang almarhum Panji, tokoh penggerak kegiatan sosial AOB sejak tahun 2000.
”Beliau yang selalu mendukung kegiatan kami, semoga amalnya diterima Allah SWT,” ucap Zaenal.
Zaenal juga memaparkan kontribusi AOB selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 H, di antaranya pembagian 4.000 nasi kotak, 1.300 takjil, dan ratusan paket sembako kepada masyarakat.
Semua kegiatan tersebut, menurutnya, dilakukan secara swadaya tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron menyambut baik peran ormas yang aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
”Ormas bukan musuh pemerintah, tapi mitra. Pemerintahan yang sehat perlu dikontrol oleh masyarakat, dan ormas bagian dari itu,” tegas Ade.
Ia juga menyoroti tantangan yang tengah dihadapi Kabupaten Bekasi, mulai dari pembiayaan pembangunan jalan, pelayanan BPJS untuk 900 ribu warga, hingga keterbatasan dana operasional RSUD yang diperkirakan akan habis pada September 2025.
“APBD kita besar, tapi beban masyarakat juga besar. Kita butuh ormas yang bisa bantu pemerintah lewat program pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar kritik,” tambahnya.
Ade mengajak seluruh ormas untuk menyusun program konkret yang bisa disinergikan dengan DPRD dan pemerintah daerah.
”Silakan bawa programnya, diskusikan dengan kami. Jangan cuma dilihat dari sisi negatifnya. Akar masalahnya juga harus dipahami bersama,” pungkasnya.
(Saependi)
Related posts
Latest Post
No Comments