BEKASI, AlexaPodcast.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi besaran tunjangan yang menjadi sorotan publik.
Langkah ini diambil menyusul aksi unjuk rasa yang digelar pemuda dan mahasiswa beberapa hari lalu.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa pihaknya mendengar aspirasi masyarakat terkait kebijakan tunjangan.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa penentuan mekanisme dan formula besaran tunjangan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Saya sudah sampaikan bahwa terkait masalah tunjangan, saya sebagai Bupati Bekasi mendengar aspirasi masyarakat dan itu juga menjadi permintaan Menteri Dalam Negeri,” kata Ade Kuswara di Cikarang, Kamis (18/9/2025).
Jadi, lanjutnya. Terkait masalah tunjangan ini ada rumusannya di pusat. Kalau misalkan pusat sudah mengesahkan, kita di kabupaten maupun kota tinggal mengikuti. Jadi kita sedang menunggu.
Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif siap berkoordinasi dengan eksekutif untuk menindaklanjuti aspirasi yang disuarakan oleh aktivis mahasiswa dan pemuda.
“DPRD sebagai bagian dari pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyelaraskan langkah dengan aturan yang berlaku, tanpa menutup ruang bagi suara masyarakat. Kami siap dan itu menjadi aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya pernyataan dari Pemkab dan DPRD, masyarakat diharapkan dapat menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai formula baru besaran tunjangan. (Bento)
