KARAWANG, AlexaPodcast.ID – Proyek revitalisasi SMK Swasta Saintek Nurul Muslimin di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 2,73 miliar, terindikasi berpotensi tidak selesai tepat waktu.
Proyek yang dilaksanakan melalui skema swakelola Tipe I tersebut kini menjadi sorotan publik, menyusul munculnya kekhawatiran terkait efektivitas pengelolaan anggaran serta optimalisasi fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan revitalisasi dijadwalkan berlangsung selama 100 hari kalender, terhitung sejak 30 Agustus hingga 15 Desember 2025.
Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan progres fisik bangunan belum sepenuhnya rampung, meski waktu pelaksanaan kian mendekati batas akhir.
Progres Fisik Dinilai Tak Seimbang dengan Sisa Waktu
Pantauan di lokasi proyek memperlihatkan struktur gedung bertingkat masih berada pada tahap pekerjaan konstruksi utama.
Perancah bambu serta rangka besi masih terpasang, sementara sejumlah bagian bangunan belum memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing.
Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara progres fisik dan jadwal pelaksanaan.
Sejumlah pihak yang memahami teknis konstruksi menilai, dengan sisa waktu yang terbatas, pekerjaan idealnya sudah memasuki tahap akhir.
“Jika pekerjaan struktural masih berjalan mendekati batas waktu kontrak, maka risiko keterlambatan penyelesaian proyek sangat tinggi,” ujar salah satu sumber yang memahami teknis pembangunan dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Swakelola Tipe I, Tanggung Jawab Penuh di Internal Pelaksana
Berbeda dengan proyek konstruksi yang dikerjakan oleh penyedia jasa, revitalisasi SMK Swasta Saintek Nurul Muslimin dilaksanakan melalui skema swakelola Tipe I.
Dalam skema ini, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan secara mandiri oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) selaku penerima bantuan.
Skema tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
Regulasi ini menegaskan bahwa pelaksana swakelola memikul tanggung jawab penuh atas ketepatan waktu, mutu pekerjaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Dengan demikian, apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, P2SP bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi pihak yang wajib memberikan pertanggungjawaban administratif.
PPK secara normatif berkewajiban memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, jadwal, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen swakelola.
Potensi Risiko Administratif dan Audit
Keterlambatan proyek berpotensi bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Dalam praktik pengawasan keuangan negara, proyek yang tidak selesai tepat waktu kerap menjadi objek temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama apabila berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan aset, potensi pemborosan anggaran, atau ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan realisasi keuangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak P2SP maupun instansi terkait mengenai langkah percepatan pekerjaan atau upaya mitigasi risiko keterlambatan proyek revitalisasi SMK Swasta Saintek Nurul Muslimin tersebut.
Planet Buster — An idle-clicker with galactic stakes. Bombard worlds, optimize missile paths, and unlock tech that snowballs your progress through boss-guarded systems. Keep upgrades compounding and reroute for burst phases when it matters. Challenge: fastest system wipe—post the exact timestamp.