Sekretaris SPSI: Tapera Menambah Beban Pekerja yang Sudah Pas-pasan

2 minutes reading
Wednesday, 29 May 2024 04:09 0 1041 Redaksi Alexa

BEKASI, AlexaPodcast.ID – Para buruh di Bekasi menanggapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru saja diterbitkan oleh Presiden Jokowi.

Mereka menilai kebijakan ini akan semakin memberatkan kondisi finansial para pekerja, terutama buruh.

Sekretaris SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi, Fajar, menyatakan bahwa penerapan Tapera ini akan menambah beban bagi buruh yang saat ini sudah mengalami kesulitan ekonomi.

“Gaji buruh saat ini pas-pasan sehingga jika nanti dipotong Tapera akan menambah beban buruh,” ujar Fajar.

Dalam keterangannya pada Selasa (28/5/2024), Fajar mengungkapkan bahwa adanya potongan Tapera sebesar 3 persen dari gaji buruh akan semakin menyulitkan.

“Adanya Undang-Undang Tapera ini kami jadi punya potongan lagi 3 persen. Gaji yang pas-pasan ini sekarang dipotong lagi.” kata Fajar, Sekretaris SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi.

Fajar berpendapat bahwa kebijakan ini mencerminkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

“Bukan berarti kami menolak keinginan pemerintah untuk membuat perumahan rakyat, namun saya pikir ini merupakan bukti tidak peka pada kondisi masyarakat yang ada,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang baru pulih setelah pandemi Covid-19, serta memperhitungkan kenaikan UMK di Bekasi yang tidak signifikan pada tahun 2024 ini.

Dengan potongan Tapera sebesar 3 persen, dimana 2,5 persen dibebankan kepada pekerja dan 0,5 persen kepada perusahaan, Fajar menilai bahwa kebijakan ini tidak tepat jika diterapkan saat ini.

“Kalau Undang-Undang ini diterapkan saat ini tidak pas. Ini membebani pengusaha terutama pekerja,” ujarnya.

Fajar berharap pemerintah bisa mencari alternatif lain agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat, terutama buruh.

Ia menegaskan pentingnya dialog dengan berbagai pihak sebelum memutuskan kebijakan seperti ini.

“Harusnya sebelum ini diputuskan bicara sama unsur serikat pekerja, buruh, pengusaha dan sikap pengusaha karena dia punya potongan itu,” tutupnya. (Lan/Ben)

Share Link :

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAINNYA
error: Content is protected !!