LSM-Master Laporkan Dugaan Korupsi dan Gratifikasi Dinas SDABMBK Bekasi ke Kejati Jabar

BEKASI, AlexaPodcast.ID – LSM-MASTER secara resmi melaporkan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

Laporan dengan nomor 1813/LI/KEJATI/DPP/LSM-MASTER/IX/2024 tersebut diajukan pada Senin, 9 September 2024, dan diterima langsung oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Read Also

2 month ago

Meningkatkan Literasi Siswa, Mahasiswa KKN 7 UBP Karawang Revitalisasi Perpustakaan SDN Dawuan Tengah 2 Cikampek

107 Redaksi Alexa

Menurut keterangan Arnol, Ketua LSM-MASTER yang juga menjadi pelapor, dugaan korupsi dan gratifikasi tersebut terkait dengan beberapa titik pekerjaan belanja modal jalan di Kabupaten Bekasi.

Laporan ini berdasarkan hasil temuan yang diperoleh oleh LSM-MASTER, yang juga merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“BPK juga telah melakukan pemeriksaan dan audit pada pekerjaan di titik yang sama dengan temuan kami,” ungkap Arnol. Selasa (10/9/2024).

Read Also

1 week ago

Kunjungan Tim Rechecking Provinsi Jabar: Desa Muktiwari Paparkan Program Unggulan PKK

148 Redaksi Alexa

Lebih lanjut Arnol menjelaskan. BPK telah mengkonfirmasi adanya kekurangan volume pada belanja modal jalan tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengembalian kekurangan ke kas daerah.

Namun, Arnol menilai langkah pengembalian tersebut tidak cukup memadai. Ia menegaskan bahwa kekurangan volume yang ditemukan hampir terjadi di seluruh pekerjaan dengan nilai yang tidak kecil.

Bahkan, ia menduga bahwa kerugian akibat kekurangan volume tersebut lebih besar dari hasil audit BPK.

Selain itu, Arnol juga mengungkapkan adanya dugaan gratifikasi dalam proses pemilihan penyedia jasa.

“Dalam proses penunjukan penyedia, ada beberapa penawaran yang lebih rendah dibandingkan penyedia saat ini, namun Dinas SDABMBK tetap menunjuk penyedia yang ada tanpa memperhatikan penawaran yang lebih rendah,” jelasnya.

Arnol juga menuding adanya praktik jual beli proyek dengan persyaratan fee sebesar 10%.

“Kami mendapatkan informasi bahwa Dinas SDABMBK telah melakukan jual beli pekerjaan dengan meminta fee sebesar 10% dari pihak penyedia,” ungkapnya.

LSM-MASTER berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menindaklanjuti laporan ini dengan tegas dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pihak-pihak yang terlibat agar menimbulkan efek jera serta menjadi pelajaran bagi dinas lainnya. (Bento)