BEKASI, AlexaPodcast.ID – Pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi antara beberapa kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, serta Direktur Utama Pupuk dan Bulog.
Rapat yang berlangsung pada hari ini, Selasa (12/11), membahas kebijakan terkait pupuk bersubsidi bagi para petani di seluruh Indonesia.
Selama ini, petani kerap mengalami kesulitan dalam mengakses pupuk bersubsidi akibat adanya berbagai aturan yang rumit dan berbelit.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah pusat memutuskan untuk memangkas aturan yang ada agar proses distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih efisien.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama ini dihadapi para petani, sehingga masalah ketersediaan pupuk tidak lagi menjadi hambatan. Keputusan tersebut mendapatkan sambutan positif dari DPRD Kabupaten Bekasi.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra, H. Darissalam, yang juga sebagai anggota Komisi II, akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait, Direktur Utama Pupuk Kujang, serta distributor pupuk untuk menindaklanjuti kebijakan ini di tingkat daerah.
“Kami sangat menyambut baik langkah pemerintah pusat yang menunjukkan kepekaan terhadap keluh kesah petani di lapangan,” ujar H. Darissalam.
Selama ini, lanjutnya. Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena aturan yang berbelit. Dengan kebijakan baru yang lebih mudah ini, kami berharap distribusi pupuk bisa berjalan lebih lancar.
Sebagai Ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kabupaten Bekasi, H. Darissalam juga menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi untuk mengajak petani terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi.
“Tentunya peran penyuluh pertanian sangat penting demi kesejahteraan para petani, terutama yang ada di Kabupaten Bekasi,” tutupnya. (Bento)
No Comments